MAMASA – Seorang tenaga honorer di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, bernama Ibu Masniah, mengalami nasib ironis. Setelah menanti selama 20 tahun, ia dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun langsung memasuki masa pensiun di hari yang sama saat status barunya ditetapkan.
Ibu Masniah merupakan pustakawan di SMP Negeri 1 Aralle yang telah mengabdi sejak dua dekade lalu. Kepastian kelulusannya sebagai ASN PPPK baru diterima saat usianya tepat menyentuh batas usia pensiun (BUP) bagi tenaga kependidikan, yakni 58 tahun.
“Ini adalah potret nyata perjuangan honorer. Beliau sudah mengabdi sangat lama, namun saat impian menjadi ASN tercapai, aturan administrasi mengharuskannya untuk purna tugas,” ujar salah satu rekan sejawat di sekolah tersebut, Kamis (2/1).
Berdasarkan regulasi kepegawaian, masa kerja PPPK akan berakhir secara otomatis ketika pegawai mencapai batas usia jabatan yang ditentukan undang-undang. Dalam kasus ini, SK pengangkatan Ibu Masniah terbit bersamaan dengan berakhirnya masa produktifnya secara administratif.
Hal ini memicu sorotan publik mengenai lambatnya proses pengangkatan tenaga honorer kategori lama. Pasalnya, masa pengabdian 20 tahun sebagai honorer tidak dapat dikonversi menjadi masa kerja ASN untuk kepentingan akumulasi tunjangan pensiun secara penuh, mengingat status ASN-nya baru dimulai di penghujung usia kerja.
Kejadian di Mamasa ini menjadi bahan evaluasi bagi implementasi UU ASN No. 20 Tahun 2023. Para praktisi hukum menilai perlu adanya kebijakan diskresi bagi honorer senior (K2) agar masa kerja puluhan tahun mereka diakui secara proporsional, sehingga tidak terjadi kasus “lulus untuk berhenti” tanpa jaminan hari tua yang memadai.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan setempat telah memberikan apresiasi atas dedikasi Ibu Masniah, meskipun secara prosedural status kepegawaiannya tetap harus mengikuti aturan pensiun yang berlaku.
