JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, mendesak pemerintah untuk melakukan terobosan fiskal “out of the box” dengan mengkaji ulang potensi industri kasino di Indonesia. Usulan ini muncul sebagai strategi untuk membendung fenomena capital flight atau pelarian modal yang selama ini mengalir deras ke pusat-punat perjudian mancanegara seperti Singapura, Malaysia, hingga Uni Emirat Arab (UEA).
Dalam rapat kerja bersama otoritas fiskal, Galih menekankan bahwa kebijakan ini harus dipandang dari kacamata kedaulatan ekonomi, bukan sekadar isu moralitas.
“Kita melihat Uni Emirat Arab mulai membuka diri. Ini bukan soal moral semata, tapi bagaimana negara tidak kehilangan potensi devisa yang justru lari ke tetangga,” tegas Galih di Gedung Parlemen, Jakarta.
Wacana ini merupakan upaya negara untuk menarik kembali likuiditas domestik ke dalam sistem Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengamat menilai, jika kasino dikelola dalam format Integrated Resort yang terisolasi dan dipajaki secara ketat, pemerintah dapat memperoleh sumber pendanaan baru di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Merujuk pada kesuksesan era Gubernur Ali Sadikin pada 1967. Saat itu, legalisasi judi di Jakarta berhasil menyumbang pajak yang jika dikonversi ke nilai saat ini mencapai Rp 200 miliar per bulan. Dana tersebut menjadi instrumen vital yang “disulap” menjadi infrastruktur publik, mulai dari sekolah hingga jaringan jalan raya yang hingga kini menopang aktivitas ekonomi ibu kota.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan besar terkait stabilitas politik dan norma sosial. Keputusan untuk mengikuti jejak pragmatis negara-negara tetangga atau mempertahankan status quo tetap menjadi ujian bagi arah kebijakan fiskal nasional ke depan.
