Jakarta — Mabes Polri memastikan tidak mengeluarkan izin pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026, Rabu (31/12). Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Listyo Sigit Prabowo sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban sekaligus menumbuhkan empati nasional di tengah situasi kebencanaan.
Menurut Kapolri, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kebatinan masyarakat yang tengah berduka, khususnya warga terdampak bencana di Sumatra. Ia mengimbau perayaan tahun baru diisi dengan kegiatan yang lebih bermakna, seperti doa bersama dan aktivitas sosial, alih-alih euforia yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan.
Meski tidak memberi lampu hijau untuk pesta kembang api, Polri menyerahkan penegakan teknis di lapangan—mulai dari razia hingga sanksi—kepada kepolisian daerah (Polda) masing-masing wilayah. Pendekatan ini dinilai memberi ruang adaptasi sesuai karakter dan kebutuhan daerah, tanpa mengurangi ketegasan kebijakan pusat.
Di sisi lain, pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 tetap menjadi prioritas utama. Polri menurunkan 234.000 personel yang disiagakan di pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu di berbagai titik strategis. Pos terpadu akan melibatkan lintas instansi, termasuk Kementerian Perhubungan dan TNI, guna memastikan layanan publik berjalan terintegrasi.
Sinergi antarinstansi tersebut diharapkan mempercepat respons terhadap potensi gangguan, mulai dari kepadatan arus lalu lintas hingga kondisi darurat lainnya. Polri juga mengingatkan masyarakat untuk merayakan pergantian tahun secara tertib, aman, dan bertanggung jawab.
Dengan kebijakan ini, Polri menegaskan arah perayaan akhir tahun 2025–2026: lebih sederhana, aman, dan penuh kepedulian sosial, tanpa mengurangi esensi kebersamaan dalam menyambut tahun baru.
