JAKARTA – Pemerintah Korea Selatan resmi memberlakukan kebijakan radikal dalam keterbukaan informasi publik. Mulai awal tahun 2026, sebanyak 47 kementerian dan lembaga negara diwajibkan untuk menyiarkan secara langsung (live streaming) setiap pengambilan kebijakan, rapat, acara resmi, hingga laporan pekerjaan harian mereka kepada publik.
Langkah ini diambil menyusul keberhasilan uji coba yang dilakukan oleh Kantor Kepresidenan Korea Selatan. Selama tujuh bulan terakhir, Kantor Kepresidenan telah konsisten melakukan siaran langsung terhadap setiap kegiatan rapat penting guna memberikan akses informasi tanpa batas bagi warga negara.
Presiden Lee Jae-myung menyatakan bahwa kebijakan ini adalah upaya untuk menghapus sekat antara pemerintah dan rakyat.
“Keterlibatan publik dalam melihat proses pengambilan keputusan secara langsung akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi,” ungkapnya dalam pengumuman resmi di Seoul.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menunjuk lembaga penyiaran nasional, KTV, untuk mengelola teknis penyiaran. Nantinya, masyarakat dapat memantau jalannya diskusi kebijakan melalui berbagai platform digital secara real-time.
Kebijakan ini mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan. Bahkan, tingginya minat warga menonton dinamika rapat pemerintah memunculkan fenomena unik di tengah masyarakat, di mana transparansi birokrasi ini dinilai memberikan edukasi politik yang jauh lebih menarik bagi publik dibandingkan hiburan konvensional.
Dengan kewajiban live streaming ini, Korea Selatan kini menjadi pionir dalam penerapan demokrasi digital yang menempatkan pengawasan publik sebagai inti dari setiap kebijakan negara.
