JAKARTA — Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara pada akhir 2025 bukan sekadar tragedi kemanusiaan ini ujian besar bagi kapasitas negara, sekaligus cermin kualitas tata kelola lingkungan dan komunikasi publik. Skala bencananya berat: per 12 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, BNPB melaporkan korban meninggal mencapai 990 jiwa, 222 orang hilang, dan 5.400 luka-luka, ditambah ribuan fasilitas umum rusak dari sekolah hingga jembatan. Dalam situasi seperti ini, reaksi publik seharusnya dibaca sebagai indikator dini: apakah langkah pemerintah terasa nyata di lapangan, atau hanya terlihat rapi di rilis.
Menariknya, percakapan publik justru terbelah tajam berdasarkan kanal informasi. Analisis Drone Emprit yang dirangkum menunjukkan sentimen positif mendominasi media online sebesar 75,8%. Namun di media sosial, sentimen negatif justru dominan hingga 58,1%, ini bukan sekadar perbedaan “selera warganet”, ini sinyal penting adanya jurang persepsi: apa yang dianggap berhasil dalam pemberitaan, belum tentu dirasakan sebagai keberhasilan oleh warga yang menyaksikan dan mengalami langsung.
Sentimen positif di media online punya pola yang mudah dipahami. Media cenderung menyorot simbol-simbol negara bekerja: kunjungan presiden dan wakil presiden, mobilisasi TNI Polri yang menembus wilayah terisolasi, pemulihan listrik dan sinyal lewat dukungan teknologi seperti Starlink, serta derasnya solidaritas publik dan donasi. Dalam logika media, ini adalah kabar baik: negara hadir, rantai bantuan bergerak, dan pemulihan dimulai. Narasi semacam ini penting karena masyarakat memang butuh kepastian bahwa keadaan tidak dibiarkan. Masalahnya, narasi “hadir” belum otomatis menutup pertanyaan yang lebih sulit: mengapa kerusakan bisa sedemikian parah, mengapa akses logistik sempat tersendat, dan siapa yang bertanggung jawab atas faktor penyebabnya?
Di media sosial, publik bergerak dengan logika yang berbeda. Warga tidak hanya menilai dari “aksi cepat”, tetapi dari rasa keadilan dan konsistensi kebijakan. Sentimen negatif muncul dari isu yang lebih mendasar: kemarahan soal deforestasi dan temuan kayu gelondongan, kritik “Jawasentris” yang menilai penanganan lambat karena tidak terjadi di Jawa, desakan penetapan status bencana nasional, juga kekecewaan terhadap pejabat yang dinilai nir-empati dan praktik politisasi bantuan. Keluhan seperti ini bukan “kebisingan”. Ini tuntutan publik agar negara tidak hanya cepat mengirim bantuan, tetapi juga tegas membenahi akar masalah dan memastikan penanganan tidak jadi panggung seremonial.
Yang lebih penting, data emosi publik memperjelas kondisi psikologis masyarakat. Unggahan bernuansa antisipatif menempati porsi terbesar (sekitar 6.000 unggahan), disusul sedih (5.100), takut (4.700), lalu senang (2.900) dan marah (2.600). Dominasi “antisipatif” menunjukkan publik menunggu kepastian: listrik pulih, jalur darat terbuka, logistik masuk, air bersih tersedia, dan evakuasi menjangkau wilayah terisolasi. Ini emosi yang wajar dalam krisis namun jika terlalu lama menggantung, antisipasi mudah berubah menjadi kemarahan.
Perbedaan sentimen antara media online dan media sosial juga menyingkap masalah klasik: komunikasi pemerintah sering berhasil di tingkat narasi, tetapi kalah di tingkat pengalaman warga. Ketika warga mendengar “bantuan sudah tersalurkan”, tetapi di lapangan masih ada yang menunggu makanan, obat, atau air bersih, maka yang lahir adalah ketidakpercayaan. Ketika pemerintah menjanjikan rehabilitasi dan relokasi, tetapi tidak memberi peta waktu yang jelas, publik akan menagih lebih keras. Pada akhirnya, bencana bukan hanya soal tenda dan logistik bencana adalah soal kepercayaan.
Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan banjir Sumatra 2025 tidak cukup dinilai dari banyaknya distribusi bantuan atau jumlah kunjungan pejabat. Keberhasilan harus dibuktikan lewat empat hal yang konkret. Pertama, transparansi data dan alur bantuan: siapa menerima, kapan, berapa, dan melalui jalur apa terbuka dan bisa diawasi publik. Kedua, kepemimpinan yang empatik dan konsisten: pernyataan pejabat harus memperkuat solidaritas, bukan memantik kemarahan. Ketiga, penegakan kebijakan lingkungan: deforestasi, pembalakan, dan izin bermasalah tidak boleh dibiarkan menjadi “isu musiman” yang muncul hanya saat bencana terjadi. Keempat, percepatan pemulihan yang terukur: sekolah, pelayanan kesehatan, jembatan, dan ekonomi lokal harus pulih dengan target yang dapat dipantau.
Banjir Sumatra 2025 memberi pelajaran yang tegas: publik bisa memuji sekaligus marah dalam waktu yang sama. Pujian adalah apresiasi atas respons darurat. Kemarahan adalah tuntutan agar negara tidak berhenti di tahap darurat. Di titik inilah pemerintah diuji: apakah mampu mengubah bencana menjadi momentum pembenahan struktural, atau kembali mengulang siklus lama ramai saat krisis, sunyi setelahnya.
