Recent News

Recent News

Recent News

Noel Didakwa Peras Pemohon Sertifikasi K3 Rp6,5 Miliar, Tolak Minta Abolisi ke Preside

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026). Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Noel bersama 10 terdakwa lainnya telah memeras pemohon sertifikat senilai Rp6,52 miliar.

Dalam nota dakwaannya, Jaksa menyebutkan bahwa modus yang dilakukan adalah dengan menggelembungkan biaya pengurusan sertifikat K3 yang seharusnya murah menjadi jutaan rupiah. Noel secara pribadi diduga menerima aliran dana sebesar Rp3,36 miliar serta satu unit sepeda motor mewah.

Menanggapi dakwaan tersebut, Noel menunjukkan sikap konfrontatif terhadap narasi yang dibangun lembaga antirasuah. Ia melontarkan pernyataan satire dengan mengaku sebagai “gembong korupsi” sebagai bentuk protes atas tuduhan KPK yang dianggapnya berlebihan dan penuh rekayasa.

“Kalau saya disebut gembong korupsi, ya sekalian saja saya akui. Bahkan saya perintahkan kementerian lain untuk korupsi massal,” ujar Noel dengan nada sindiran sebelum memasuki ruang sidang.

Meski demikian, Noel secara terbuka menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Ia menegaskan tidak akan menempuh jalur politik atau meminta bantuan abolisi kepada Presiden. “Saya akan hadapi sendiri, saya tidak akan meminta perlindungan atau abolisi ke Presiden,” tegasnya.

Selain pengakuan tersebut, Noel juga melempar isu mengenai keterlibatan pihak luar dalam pusaran kasus ini. Ia menyebut ada satu partai politik dan satu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang turut menikmati hasil pemerasan tersebut. Namun, Noel belum bersedia membeberkan identitas pihak-pihak itu dan berjanji akan mengungkapnya dalam agenda persidangan berikutnya.

Majelis Hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan praktik pungutan liar terstruktur di lingkungan kementerian yang berdampak langsung pada dunia usaha.

Popular

Berita Terkini

“Melihat Fakta, Menyuarakan Nalar.”

Melalui jurnalisme yang hangat, kritis, dan objektif, kami berkomitmen untuk membangun ruang baca yang menumbuhkan kepercayaan dan menghidupkan nalar publik.

© 2025 LensaNalar.com. All Rights Reserved by PT. Skena Corps