JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap praktik suap dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) yang berlangsung di Swiss pada Kamis (22/1). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengkritik anggapan bahwa suap terhadap pejabat pemerintah merupakan hal yang biasa dan menegaskan bahwa pemerintahannya tidak memberi ruang untuk praktek tersebut.
“Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka, ada yang mengatakan, ‘Tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Saya tantang mereka yang berani suap di pemerintahan saya. Mereka akan terkejut,” ujar Prabowo dengan tegas.
Prabowo juga menyampaikan bahwa sejak tahun pertama pemerintahannya, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang sangat tegas. Salah satu pencapaian penting adalah penyitaan sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal yang selama ini dikuasai secara melawan hukum. Langkah ini diambil untuk menanggulangi praktik ekonomi yang merugikan negara.
“Sistem seperti ini bukanlah mekanisme pasar bebas, melainkan greedonomics atau ekonomi keserakahan,” kata Prabowo, menambahkan bahwa beberapa pihak memanfaatkan celah hukum untuk meraup keuntungan besar dengan mengorbankan hukum, lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Selain penyitaan lahan, pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1 juta hektare lahan yang terindikasi melanggar aturan, termasuk kegiatan perkebunan di kawasan hutan lindung. Prabowo menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap supremasi hukum dan kedaulatan negara.
Lebih lanjut, pemerintah juga menutup sekitar 1.000 tambang ilegal dan berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa kompromi. “Kami hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran,” tegas Prabowo.
Prabowo mengakhiri pidatonya dengan menegaskan bahwa langkah-langkah penegakan hukum ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat Indonesia. “Rakyat saya menuntut hal ini. Kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran,” pungkasnya.
