JAKARTA — Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengungkapkan bahwa iuran sebesar US$ 1 miliar (sekitar Rp 16,7 triliun) dari negara-negara anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza, Palestina. Iuran tersebut bersifat sukarela, bukan sebagai iuran keanggotaan.
Sugiono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini, namun ia tidak memberikan penjelasan rinci mengenai apakah Indonesia akan membayar kontribusi tersebut. “Ini bukan membership fee, tetapi kontribusi sukarela untuk mendukung rekonstruksi Gaza,” kata Sugiono saat memberikan keterangan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/1).
Dewan Perdamaian dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik di Gaza, serta mendukung pembangunan kembali wilayah yang terdampak konflik tersebut. Dalam hal pendanaan, Sugiono menjelaskan bahwa iuran negara anggota akan menjadi sumber utama dana untuk pemulihan Gaza. Selain itu, negara yang menyumbang US$ 1 miliar akan mendapatkan status anggota permanen Dewan Perdamaian. Meski begitu, Sugiono menegaskan bahwa pembayaran iuran bukanlah kewajiban.
“Semua negara yang diundang itu berhak menjadi anggota selama tiga tahun, dan jika mereka ikut berpartisipasi dengan kontribusi sebesar US$ 1 miliar, mereka akan menjadi anggota permanen,” jelas Sugiono.
Indonesia secara resmi menjadi bagian dari Dewan Perdamaian yang dicanangkan oleh Presiden AS Donald Trump, setelah Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan Dewan tersebut pada 22 Januari 2026. Penandatanganan itu dilakukan dalam pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss, di mana Indonesia bersama 20 negara lain turut serta dalam peluncuran Dewan Perdamaian tersebut.
Namun, kritik muncul terkait skema iuran US$ 1 miliar yang dianggap dapat menggeser tujuan Dewan Perdamaian dari forum kemanusiaan menjadi sebuah transaksi keanggotaan. Syafruddin Karimi, seorang dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Andalas, mengingatkan Indonesia agar tetap kritikal terhadap permintaan tersebut. Ia menyarankan agar kontribusi finansial, jika diperlukan, hanya dibicarakan dalam konteks rekonstruksi yang transparan dan tidak sebagai upaya membeli pengaruh.
Syafruddin menegaskan, “Indonesia perlu menyatakan bahwa partisipasi kita didasarkan pada mandat kemanusiaan, bukan karena transaksi keanggotaan.” Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga integritas dalam forum internasional dan memastikan bahwa kontribusi Indonesia tetap berada dalam kerangka yang jelas dan berdampak nyata bagi kemanusiaan, bukan sekadar sebagai bentuk pembayaran untuk pengaruh politik.
