JAKARTA – Indonesia, dengan segala kemajuannya, tak terhindar dari pengaruh oligarki dalam peta politik dan ekonominya. Meski telah menggelar berbagai pemilu sejak era reformasi 1998, dominasi kelompok elit yang mengendalikan kekuasaan politik dan ekonomi tetap menjadi tantangan besar bagi perkembangan demokrasi. Sejak awal reformasi hingga tahun 2026, Indonesia terus berjuang untuk mencapai demokrasi yang sejati, namun oligarki tetap menjadi penghalang yang besar. Pertanyaan yang muncul adalah: Bisakah demokrasi Indonesia berkembang tanpa perubahan struktural dalam kekuasaan yang telah lama mengakar ini?
Untuk memahami tantangan ini, kita harus melihat sejarah politik Indonesia, terutama setelah era Orde Baru. Sejak jatuhnya Soeharto pada 1998, Indonesia mengalami pergeseran besar menuju demokrasi. Namun, meski banyak kebebasan yang diperoleh rakyat, praktik oligarki justru semakin berkembang. Para pengusaha besar dan keluarga elit politik, yang memiliki kekayaan melimpah, mulai berkolaborasi untuk memperkuat kekuasaan mereka. Mereka memanfaatkan jaringan politik dan ekonomi untuk mengendalikan kebijakan, bahkan setelah masa Orde Baru berakhir.
Pada pemilu 2004, meski terjadi perubahan besar dengan pengenalan sistem demokrasi yang lebih terbuka, data dari Pusat Studi Demokrasi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa hampir 70% anggota legislatif yang terpilih memiliki hubungan bisnis yang erat dengan kalangan pengusaha besar atau konglomerat. Hal ini semakin mempertegas bahwa demokrasi di Indonesia, meskipun lebih terbuka, masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan oligarki.
Dari tahun 2000 hingga 2026, dominasi oligarki semakin terasa dalam pembuatan kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir orang daripada masyarakat luas. Dalam banyak kasus, kebijakan ekonomi lebih memihak pada kepentingan pengusaha besar daripada kesejahteraan rakyat. Misalnya, kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya dapat memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat, justru seringkali menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh orang-orang dengan koneksi politik kuat.
Menurut data dari Bank Dunia pada 2025, sekitar 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50% dari total kekayaan negara. Hal ini menunjukkan betapa besar ketimpangan yang terjadi di negara yang mengklaim dirinya sebagai demokrasi. Ketimpangan ini semakin terasa dalam pelayanan publik yang seharusnya merata, namun seringkali dikuasai oleh kalangan elite yang memiliki akses lebih baik terhadap layanan dan fasilitas negara.
Pemilu 2019 dan persiapan menuju Pemilu 2024 menunjukkan bagaimana oligarki terus mendominasi peta politik Indonesia. Partai-partai besar yang didukung oleh konglomerat dan pengusaha besar hampir selalu mendominasi kursi legislatif. Partai politik, meskipun seharusnya menjadi alat untuk mewakili suara rakyat, kini banyak yang lebih berfokus pada pendanaan besar untuk kampanye, yang hanya bisa diperoleh dari kalangan elit. Hal ini menciptakan sistem politik yang tertutup bagi mereka yang tidak memiliki dana besar atau koneksi dengan para pengusaha ini.
Sebagai contoh, di Pemilu 2019, data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa lebih dari 60% dana kampanye yang dikeluarkan oleh partai politik berasal dari sumber-sumber yang dapat dikaitkan dengan pengusaha besar. Partai-partai politik yang berkuasa ini, pada gilirannya, cenderung mengambil kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan ekonomi mereka sendiri, bukannya memperjuangkan kepentingan rakyat.
Sejak era Orde Baru, oligarki telah menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur ekonomi Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah konglomerat terus menguasai berbagai sektor penting, mulai dari energi, telekomunikasi, hingga media. Kekuatan ekonomi ini memungkinkan mereka untuk memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan publik. Misalnya, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan fiskal dan peraturan perundang-undangan sering kali tidak mengalami kontrol yang ketat, meskipun ada upaya dari lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, data dari lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa kemajuan dalam hal transparansi dan pengawasan, pengaruh oligarki terhadap kebijakan ekonomi dan politik Indonesia masih sangat kuat. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil lebih menguntungkan segelintir orang yang sudah berada di puncak piramida ekonomi, sementara rakyat biasa harus berjuang dengan kebijakan yang tidak selalu berpihak pada mereka.
Untuk Indonesia mencapai demokrasi yang sejati, perubahan dalam struktur kekuasaan oligarki jelas sangat diperlukan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memperkenalkan sistem pembiayaan kampanye yang lebih transparan, di mana dana kampanye tidak hanya berasal dari para pengusaha besar. Sistem yang mengutamakan keberagaman sumber pendanaan dapat mengurangi dominasi partai-partai besar dan membuka peluang bagi partai kecil atau calon independen untuk berkompetisi lebih adil.
Selain itu, memperkuat lembaga pengawas, seperti KPK, dengan memperluas kewenangannya untuk mengawasi hubungan antara dunia bisnis dan politik juga sangat penting. Dengan demikian, praktik korupsi yang memperkuat oligarki dapat diminimalisir.
Dominasi oligarki dalam politik dan ekonomi Indonesia telah menghambat perkembangan demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Tanpa perubahan struktural yang signifikan dalam sistem kekuasaan, sulit bagi demokrasi Indonesia untuk berkembang dengan baik. Oligarki yang mengendalikan sumber daya negara dan kebijakan publik seringkali mengorbankan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat, Indonesia perlu memulai perubahan besar dalam cara kekuasaan dijalankan, dengan memberikan lebih banyak ruang bagi suara rakyat, bukan suara para penguasa ekonomi dan politik yang hanya sedikit jumlahnya.
