JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta pihak yang tidak puas terhadap kebijakan dan kinerjanya menyalurkan keberatan melalui mekanisme demokrasi pada Pemilu 2029. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan kritik tidak semestinya diarahkan dengan cara yang menurutnya “menjelekkan bangsa” atau memecah belah masyarakat. “Kalau tidak suka dengan Prabowo, silahkan, 2029 bertarung,” ujarnya.
Masih dalam forum yang sama, Prabowo juga menegaskan Indonesia tidak akan bergabung dengan pakta atau blok militer negara mana pun. Ia menyebut garis itu sebagai kelanjutan politik luar negeri bebas aktif dan non blok. “Kita tidak akan ikut pakta militer manapun,” kata Prabowo.
Di hadapan jajaran pemerintah pusat dan kepala daerah, Prabowo turut mengingatkan meningkatnya kekhawatiran global terhadap potensi Perang Dunia III, termasuk skenario perang nuklir yang ia sebut tetap akan berdampak ke Indonesia meski negara ini tidak terlibat langsung. Sejumlah laporan menyebut ia menyinggung risiko nuclear winter atau “musim dingin nuklir” sebagai salah satu konsekuensi luas dari eskalasi tersebut.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh nasional dilakukan untuk kepentingan publik sebagai kanal komunikasi, menerima masukan, sekaligus memberi penjelasan terkait program pemerintah. Penjelasan itu muncul di tengah pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya menyebut Presiden bertemu tokoh yang dinilai berada di luar barisan pemerintah.
Dari sisi program domestik, Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menarik perhatian pihak luar negeri. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan ada ketertarikan dari peneliti yang dikaitkan dengan The White House serta Rockefeller Foundation untuk mempelajari implementasi MBG, termasuk melalui diskusi langsung di Indonesia.
Penegasan soal nonblok tersebut sejalan dengan rujukan resmi diplomasi Indonesia yang menempatkan prinsip “bebas aktif” sebagai landasan kebijakan luar negeri bebas menentukan sikap tanpa terikat blok kekuatan manapun, sekaligus aktif berkontribusi pada perdamaian dan kerja sama internasional.
