JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan iuran sebesar USD 1 miliar terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian tidak bersifat wajib. Teddy menyatakan Indonesia hingga kini belum melakukan pembayaran.
Teddy menjelaskan status keanggotaan Indonesia di Board of Peace tidak bersifat tetap. Indonesia, menurut dia, dapat menarik diri kapan saja dari keanggotaan tersebut.
“Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” kata Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).
Teddy menyebut partisipasi Indonesia dalam Board of Peace ditujukan sebagai langkah konkret untuk ikut mendorong gencatan senjata di Gaza. Teddy menilai keikutsertaan itu memberi ruang peran dan suara bagi Indonesia, bukan sekadar hadir dalam forum.
“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” ujarnya.
Teddy turut merinci isu iuran USD 1 miliar yang disebut-sebut terkait keanggotaan. Teddy menyatakan dana itu diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza. Teddy menekankan pembayaran bersifat pilihan bagi negara anggota.
“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar, maka akan menjadi anggota tetap. Namun, bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” kata Teddy.
Teddy menambahkan diplomasi Presiden Prabowo Subianto diarahkan pada capaian yang konkret. Teddy menyebut beberapa capaian strategis dalam satu tahun terakhir, termasuk bergabungnya Indonesia ke BRICS.
“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, diantaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” ujarnya.
Teddy juga menyampaikan pemerintah mencatat penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa, kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, serta partisipasi Indonesia dalam perjanjian perdamaian Palestina yang disebut diinisiasi Amerika Serikat. Teddy menyatakan penandatanganan perjanjian itu diikuti penurunan konflik dan korban secara signifikan.
