JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengajak seluruh kepala daerah untuk mengoptimalkan program pembangunan tiga juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya golongan berpenghasilan rendah (MBR), sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Tito menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (25/2/2026). Menurutnya, salah satu peran utama kepala daerah adalah memastikan bahwa warganya memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal yang layak.
“Program ini bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga memberi kesempatan bagi kepala daerah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat di daerah masing-masing. Ini adalah peluang untuk mengatasi permasalahan perumahan di daerah,” tegas Tito.
Kemendagri mendukung penuh implementasi program ini, salah satunya melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan harga rumah, sehingga pengembang bisa menjual dengan harga lebih terjangkau.
Namun, Tito menekankan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP, sebagai pusat layanan perizinan, harus dapat mempermudah proses pengurusan PBG dan BPHTB. Kepala daerah diminta untuk mempercepat pelayanan di MPP agar program ini dapat berjalan lebih lancar dan tidak terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut.
“Di daerah yang MPP-nya sudah optimal, prosesnya bisa selesai dalam hitungan menit, tapi di daerah lain yang belum maksimal, masyarakat terpaksa menghadapi perizinan yang panjang,” ujar Tito.
Mendagri juga mengingatkan bahwa ini adalah kesempatan besar bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah perumahan, baik dengan renovasi atau pembangunan rumah baru. Program ini, jika dijalankan dengan baik, bisa menjadi solusi jangka panjang bagi masalah hunian di Indonesia.
