JAKARTA — APBN 2026 diposisikan sebagai “peta jalan” fiskal pertama pemerintahan hasil Pemilu 2024 untuk menata arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Narasinya kuat: kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai fondasi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah juga membaca realitas global dengan cukup jernih geopolitik yang memanas, risiko stagflasi, tekanan perubahan iklim, dan persaingan rantai pasok dunia. Di atas kertas, desain besar ini tampak masuk akal: negara harus hadir menjaga stabilitas sekaligus mendorong produktivitas. Namun, APBN bukan sekadar daftar program. Ukuran keberhasilannya bukan seberapa luas agenda ditulis, melainkan seberapa ketat prioritas dipilih dan seberapa disiplin pelaksanaannya dijaga.
Delapan strategi yang diusung ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, desa, koperasi, UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan menunjukkan pemerintah ingin memukul banyak sasaran sekaligus. Tantangannya sederhana namun serius: semakin banyak target, semakin besar risiko anggaran menjadi “tipis merata”, tidak cukup kuat mendorong perubahan struktural. APBN yang efektif justru harus berani memilih: mana yang menjadi pengungkit utama pertumbuhan dan kesejahteraan, mana yang perlu ditunda, dan mana yang bisa dikerjakan lewat kemitraan non APBN.
Pada sektor pangan, pemerintah menekankan swasembada beras, penguatan jagung, daging sapi, susu, serta peran Bulog. Ini langkah yang tepat karena inflasi pangan sering menjadi sumber ketidakpuasan publik. Tetapi, swasembada tidak akan tercapai hanya dengan menambah irigasi, alsintan, dan benih unggul. Masalah klasiknya adalah konsistensi data produksi, tata niaga yang bocor, ketergantungan impor di momen tertentu, dan keseimbangan insentif bagi petani. Jika rantai pasok tidak dirapikan, APBN berpotensi hanya memperbesar belanja input tanpa memperbaiki output, sementara petani tetap menjadi pihak yang paling rentan saat harga jatuh.
Di energi, pemerintah menargetkan peningkatan lifting migas sekaligus transisi energi hijau, sambil menata subsidi agar lebih tepat sasaran. Ini bagian paling sensitif. Subsidi energi adalah “bom waktu” fiskal: membantu daya beli saat dibutuhkan, namun menyedot ruang belanja produktif jika tak terkendali. Reformasi subsidi berbasis penerima manfaat patut didorong, tetapi harus diiringi ketegasan data, integrasi sistem, dan keberanian politik. Tanpa itu, subsidi akan kembali bocor kepada kelompok yang sebenarnya mampu, sedangkan kelompok rentan tetap mendapatkan perlindungan yang tidak optimal.
Program MBG menjadi ikon kebijakan sosial 2026. Nilainya bisa sangat strategis karena menyentuh gizi, pendidikan, stunting, sekaligus ekonomi lokal. Tetapi MBG juga berisiko menjadi program mahal yang dievaluasinya lemah jika tidak didesain dengan standar kualitas yang ketat. Di sinilah disiplin fiskal diuji: negara harus memastikan tata kelola pengadaan bersih, rantai pasok aman, dan pengukuran dampak nyata bukan sekadar jumlah porsi tersalurkan.
Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi pilar SDM, dengan mandat anggaran yang besar. Namun tantangannya bukan hanya besaran anggaran, melainkan efektivitasnya. Renovasi sekolah, penguatan vokasi, pemerataan pelayanan kesehatan, dan distribusi tenaga medis di daerah 3T membutuhkan manajemen proyek yang rapi dan target yang terukur. Jika tidak, belanja besar akan berakhir sebagai rutinitas tahunan, bukan lompatan kualitas.
Pada akhirnya, APBN 2026 terlihat menjanjikan karena berani menggabungkan stabilisasi dan pembangunan. Namun, keberhasilan sesungguhnya bergantung pada tiga hal: penajaman prioritas, ketepatan sasaran (terutama subsidi dan bansos), serta tata kelola yang transparan dan terukur. Tanpa itu, APBN akan tampak besar di dokumen, tetapi kecil dampaknya di kehidupan warga.
