JAKARTA – Indonesia resmi mencetak sejarah diplomatik dengan disahkannya posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2026 dalam sidang pleno di Markas Besar PBB Genewa, Senin (5/1). Penunjukan ini menempatkan Jakarta pada posisi krusial untuk menengahi ketegangan akut antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam pernyataan resminya menyambut baik mandat tersebut dan menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi jembatan di tengah polarisasi global.
“Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan mengedepankan dialog inklusif. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa Dewan HAM tetap menjadi instrumen solusi, bukan alat politik kekuatan besar,” ujar Menlu Retno Marsudi.
Tugas pertama yang menanti Indonesia adalah memimpin sidang terkait situasi di Venezuela pasca-operasi militer Amerika Serikat. Posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan akan diuji dalam menyelaraskan desakan Washington mengenai isu demokrasi dengan kecaman negara-negara lain atas pelanggaran kedaulatan.
Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Genewa, Febrian A. Ruddyard, menyatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengelola isu sensitif tersebut agar tidak terjadi kebuntuan (deadlock) di meja sidang.
“Fokus kami adalah objektivitas. Terkait isu AS dan Venezuela, Indonesia akan memastikan semua laporan lapangan diverifikasi secara independen. Kita tidak boleh membiarkan hak-hak warga sipil terabaikan di tengah perselisihan geopolitik ini,” tegas Febrian A. Ruddyard.
Mekanisme Diplomasi Indonesia Sebagai Presiden, Indonesia memiliki otoritas untuk menentukan agenda sidang dan memfasilitasi negosiasi resolusi. Sejumlah poin utama yang akan segera diangkat meliputi:
- Investigasi Independen: Memastikan keadilan bagi korban konflik tanpa keberpihakan politik.
- Akses Kemanusiaan: Mendorong pembukaan jalur bantuan internasional ke Venezuela.
- Stabilitas Kawasan: Mencegah eskalasi lebih lanjut di Amerika Latin yang dapat berdampak pada keamanan global.
Pencapaian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai honest broker atau penengah yang jujur. Dunia internasional berharap kepemimpinan Indonesia mampu meredam ketegangan antara blok Barat dan negara-negara berkembang, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan negara-negara besar.
Sidang Dewan HAM PBB di bawah kepemimpinan Indonesia dijadwalkan akan dimulai pekan depan dengan fokus utama pada draf resolusi darurat situasi Venezuela.
