Gelombang unjuk rasa di Iran yang kini telah merenggut lebih dari 2.000 nyawa bukan sekadar letupan kemarahan sesaat. Angka korban yang dilaporkan oleh Human Rights Activists News Agency itu menempatkan krisis Iran pada level yang mengkhawatirkan, bahkan mengingatkan dunia pada situasi menjelang Revolusi Islam 1979. Jalanan Teheran dan kota-kota lain berubah menjadi ruang perlawanan, sementara negara merespons dengan kekerasan yang kian brutal.
Protes yang awalnya dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi lonjakan harga, pengangguran, dan tekanan hidup dengan cepat bermetamorfosis menjadi penolakan terbuka terhadap rezim teokrasi. Sasaran kemarahan publik kini mengarah langsung kepada kepemimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, simbol kekuasaan yang selama puluhan tahun nyaris tak tersentuh kritik terbuka. Fakta bahwa protes ini terus membesar meski komunikasi internasional sempat diputus menunjukkan satu hal: ketakutan publik mulai runtuh.
Respons internasional turut memperkeruh situasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungan kepada demonstran dan membatalkan komunikasi dengan pejabat Iran. Pernyataan ini, meski dimaksudkan sebagai solidaritas, berpotensi dijadikan legitimasi oleh Teheran untuk menguatkan narasi lama: bahwa protes adalah hasil campur tangan asing. Pola ini bukan hal baru dan kerap menjadi pembenaran bagi tindakan represif negara.
Namun, menyederhanakan krisis Iran sebagai konspirasi eksternal adalah kekeliruan besar. Jumlah korban yang menembus ribuan jiwa mencerminkan kegagalan negara membaca aspirasi rakyatnya sendiri. Kekerasan yang terus dipilih sebagai jawaban justru mempercepat delegitimasi kekuasaan.
Iran kini berada di persimpangan sejarah. Jika dialog dan reformasi terus ditutup, eskalasi hanya akan berlanjut, dengan biaya kemanusiaan yang semakin mahal. Dunia mungkin bisa bersuara, tetapi masa depan Iran pada akhirnya akan ditentukan oleh keberanian rezimnya untuk mendengar atau oleh keteguhan rakyatnya untuk terus melawan
