MEDAN – Pemerintah Kota Medan resmi mengembalikan bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi penanganan bencana nasional. Langkah ini diambil guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan instruksi Pemerintah Pusat yang menetapkan penanganan dampak bencana di wilayah Sumatra dilakukan secara mandiri tanpa intervensi bantuan asing.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi ketat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait. Menurutnya, langkah ini adalah upaya menjaga kedaulatan tata kelola bencana agar tetap satu pintu di bawah komando pusat.
“Ini bukan bentuk penolakan atas dasar sentimen, melainkan upaya menjaga konsistensi kebijakan nasional. Kami harus memastikan penanganan bencana berjalan terkoordinasi sesuai instruksi Pemerintah Pusat,” ujar Rico Waas di Medan.
Skala Bantuan dan Komitmen Mandiri Volume bantuan yang dikembalikan tersebut sejatinya sangat signifikan untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Tercatat, logistik yang dikirimkan UEA mencakup 30 ton beras kualitas premium, ratusan paket sembako dan perlengkapan bayi dan perlengkapan ibadah dan kebutuhan dasar lainnya.
Meski kehilangan dukungan logistik dalam jumlah besar, Rico menjamin bahwa stabilitas bantuan bagi warga terdampak tidak akan terganggu. Ia menekankan bahwa struktur anggaran daerah dan dukungan pemerintah pusat saat ini masih mencukupi untuk melakukan pemulihan secara swadaya.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah Pemkot Medan sebagai sinyal kuat bahwa daerah kini lebih memprioritaskan “Satu Komando” dibandingkan fleksibilitas bantuan luar negeri. Hal ini sejalan dengan arahan pusat yang ingin memastikan bahwa kapasitas logistik nasional benar-benar teruji dalam menangani bencana di Sumatera tanpa bergantung pada pihak eksternal.
“Pemerintah Kota akan terus berupaya memastikan penanganan bencana dilakukan secara mandiri, terstruktur, dan tetap mengedepankan kepentingan warga di atas segalanya,” tutup Rico.
Hingga berita ini diturunkan, bantuan tersebut tengah diproses untuk dikembalikan secara resmi melalui jalur diplomasi dan koordinasi kementerian, sementara penyaluran bantuan dari APBD dan BNPB ke titik-titik pengungsian terus dipercepat.
