JAKARTA — Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengkritik pemerintah yang dinilai sering gelagapan dalam menangani bencana di Indonesia. Menurutnya, koordinasi antara kementerian dan lembaga pemerintah seringkali tidak efektif dalam menghadapi situasi darurat, yang justru merugikan masyarakat yang menjadi korban bencana.
“Indonesia memiliki wilayah rawan bencana, mulai dari gunung berapi, banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi. Untuk itu, kita perlu mekanisme penanganan yang lebih mapan,” ujar Lasarus dalam rapat kerja dengan pemerintah terkait penanganan bencana di Sumatera pada Selasa (27/1/2026). Ia menegaskan bahwa penting bagi pemerintah untuk memiliki sistem yang tanggap agar tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan bencana. “Jangan sampai kita gelagapan lagi ketika bencana terjadi,” lanjut Lasarus.
Salah satu titik sorot Lasarus adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang, menurutnya, belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan tugasnya. Lasarus menekankan bahwa kelambatan dalam penanganan bencana berakibat langsung pada penderitaan masyarakat yang terdampak. “Ingat, keterlambatan itu yang membuat masyarakat menderita,” tegas Lasarus.
Komisi V DPR, yang dipimpin oleh Lasarus, bertekad untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kendala birokrasi atau masalah non-teknis yang menghambat penanganan bencana. “Penting agar tidak ada lagi kelambatan dalam penanganan bencana, karena bencana bisa terjadi kapan saja, setiap saat,” ujar Lasarus menambahkan.
Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membela langkah pemerintah dalam penanganan bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan upaya maksimal dalam mobilisasi bantuan nasional dan menangani bencana seperti bencana nasional. Ribuan personel TNI, Polri, serta berbagai kementerian dan lembaga telah dikerahkan untuk penanganan bencana di wilayah tersebut sejak bencana terjadi pada 25 November 2025.
“Setelah lebih dari 40 hari, sudah terlihat banyak perubahan yang terjadi. Pemerintah telah bekerja dengan sangat maksimal dalam tanggap darurat,” kata Tito dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri.
Meski demikian, kritik Lasarus membuka wacana untuk memperbaiki sistem koordinasi dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan bencana agar respons yang diberikan lebih cepat dan tepat sasaran, terutama dalam mengurangi dampak terhadap masyarakat yang terdampak.
