JAKARTA – Indonesia mencetak sejarah sebagai institusi asing pertama yang memiliki hak milik properti di Tanah Suci. Hal ini dipastikan setelah Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, melaporkan perkembangan signifikan pembangunan “Kampung Haji” Indonesia di Makkah kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, pekan lalu.
Langkah besar ini bermula sejak Juli 2025, saat Pemerintah Arab Saudi merombak undang-undang yang mengizinkan institusi asing memiliki lahan hak milik (freehold) di Makkah. Merespons peluang tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan Rosan Roeslani untuk melakukan penjajakan intensif sejak Agustus 2025.
Dalam perjalanannya, Rosan tercatat melakukan empat kali kunjungan fisik ke Arab Saudi dan puluhan kali pertemuan daring dengan Royal Commission for Makkah City and Holy Sites (RCMC). Momentum kunci terjadi saat Presiden Prabowo melakukan komunikasi telepon langsung dengan Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) untuk menegaskan keseriusan Indonesia.
“Begitu ada instruksi dari atas (MBS), prosesnya langsung berjalan lancar. Arab Saudi melihat kita sangat serius, apalagi Presiden memberikan atensi khusus,” ujar Rosan dalam keterangannya setelah melaporkan hasil kunjungannya ke Istana.
Akuisisi Hotel dan Pembangunan 13 Tower Sebagai langkah konkret, pada Minggu (14/12), Indonesia resmi menandatangani Conditional Sales and Purchase Agreement (CSPA) untuk pembelian hotel dan lahan di kawasan Thakher City senilai USD 500 juta atau setara Rp8 triliun. Hotel tersebut direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2026.
Tak hanya itu, Indonesia juga berhasil masuk dalam dua besar dari 90 peserta lelang (bidding) internasional untuk lahan di Plot 6 Western Hindawiyah. Di lahan tersebut, Danantara memproyeksikan pembangunan kawasan terpadu mencakup:
- 13 Tower Hunian: Kapasitas total 6.000 kamar untuk 24.000 jemaah.
- Fasilitas Umum: Satu unit mal, rumah sakit, masjid, dan pusat kuliner khas Nusantara.
- Investasi Tambahan: Diperkirakan mencapai USD 700 juta untuk tahap pembangunan infrastruktur.
Rosan menjelaskan bahwa seluruh proyek kawasan terpadu ini ditargetkan rampung pada akhir 2028 atau awal 2029. Dengan kepemilikan aset mandiri, pemerintah optimistis dapat menekan biaya haji karena tidak lagi bergantung pada perantara (syarikah) dalam penyediaan akomodasi.
“Visi Presiden sangat jelas: beliau ingin jemaah haji kita mendapatkan pelayanan setara bintang empat namun dengan harga yang tetap terjangkau. Ini adalah upaya kita menghadirkan ‘Wajah Indonesia’ sekaligus memberikan kenyamanan ibadah yang maksimal bagi rakyat,” tutup Rosan.
