Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar retret kabinet di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). Pertemuan ini dihadiri seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga kepala badan dan lembaga negara. Agenda utama retret difokuskan pada pemaparan capaian kinerja kabinet selama setahun terakhir sekaligus evaluasi dan arah kerja ke depan.
Salah satu program yang mendapat sorotan khusus dalam pertemuan tersebut adalah program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam paparannya, Presiden Prabowo menyebut upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, telah mencapai tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, yakni 99,9 persen.
Berdasarkan data pelaksanaan program MBG sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, Prabowo menyampaikan bahwa program ini telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil. Ia membandingkan capaian tersebut dengan program serupa di Brasil, yang menurutnya membutuhkan waktu lebih lama untuk menjangkau jumlah penerima yang lebih sedikit.
“Indonesia hanya membutuhkan satu tahun untuk menjangkau 55 juta penerima manfaat, sementara Brasil memerlukan waktu sekitar 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima,” ujar Prabowo.
Selain membahas MBG, Presiden juga menyinggung sejumlah isu lain, termasuk kemampuan Indonesia dalam menangani bencana secara mandiri serta pencapaian swasembada beras yang ia bandingkan dengan kondisi pada era Presiden Soeharto. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan catatan kepada beberapa menteri terkait peningkatan kinerja.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya penekanan tersebut. Ia menyebut Presiden memberikan dorongan agar para menteri bekerja lebih cepat dan responsif.
“Teguran dalam artian melecut semangat, iya,” kata Prasetyo kepada wartawan di Hambalang.
Menurut Prasetyo, Presiden menaruh perhatian besar pada percepatan penciptaan lapangan kerja, terutama melalui program padat karya, seperti kampung nelayan dan pembuatan kapal tangkap ikan.
Di luar substansi pembahasan, penyelenggaraan retret di Hambalang juga menarik perhatian. Meski merupakan agenda resmi pemerintahan, pemilihan lokasi di luar Istana Negara dinilai memberi ruang diskusi yang lebih cair dan minim protokol formal. Retret ini juga menandai pergeseran fokus dari masa transisi pemerintahan menuju evaluasi kinerja dan perencanaan strategis ke depan.
Konsolidasi kabinet ini memunculkan sinyal bahwa Presiden ingin memastikan kendali penuh atas arah dan ritme kerja pemerintahannya. Evaluasi terbuka di hadapan seluruh jajaran kabinet menjadi pesan politik tersendiri terkait kepemimpinan dan target yang ingin dicapai.
Isu-isu strategis tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam program bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, yang mengulas makna politik di balik retret kabinet di Hambalang.
Sementara itu, juga menyoroti isu lain di daerah, termasuk polemik permintaan penutupan peternakan babi di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Sragen, menyusul berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan tersebut, serta pembahasan mendalam mengenai program prioritas pemerintah lainnya, Sekolah Rakyat.
