JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengadakan pertemuan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempercepat pemutakhiran data sosial ekonomi di tingkat desa, guna meningkatkan akurasi bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat.
Gus Ipul menekankan pentingnya data sosial ekonomi yang akurat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembaruan data yang dilakukan secara berkelanjutan sangat krusial agar data yang digunakan tetap sesuai dengan kondisi lapangan. “Data sosial ekonomi merupakan hal yang sangat krusial, sehingga perlu pemutakhiran berkelanjutan agar sesuai kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Kementerian Sosial bersama Kementerian Desa akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4. Pembaruan data akan dilakukan melalui jalur formal, melibatkan berbagai pihak mulai dari RT, RW, musyawarah desa, hingga dinas sosial dan BPS. Selain itu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan kepala daerah juga dilibatkan untuk memastikan kualitas data yang diperoleh.
BPS dijadwalkan untuk mengeluarkan hasil pemutakhiran data setiap tiga bulan, dengan peringkat kesejahteraan berdasarkan desil. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan bagi pendamping PKH, operator data desa, dan pendamping desa untuk memastikan input data yang objektif. Program ini akan diuji coba terlebih dahulu di beberapa wilayah di Pulau Jawa sebelum diperluas ke daerah lainnya.
Gus Ipul juga menekankan perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemutakhiran data. “Kita harus membuka diri terhadap masukan, saran, dan koreksi dari masyarakat luas. Ini agar data yang diperoleh dapat saling dikoreksi dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.
Sebagai dukungan, Kemensos telah menyiapkan sejumlah kanal pelaporan seperti aplikasi Cek Bansos, call center 021-171 yang beroperasi 24 jam, serta layanan pengaduan melalui WhatsApp. Selain itu, pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan atau ground check untuk memastikan data yang dihimpun akurat.
Di sisi lain, Mendes Yandri Susanto mengungkapkan bahwa Kementerian Desa akan segera menerbitkan keputusan menteri terkait operator data desa beserta petunjuk teknisnya. Ia menegaskan bahwa akurasi data sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah. “Jika data benar, kebijakan kita juga akan benar, tapi jika data tidak akurat, kebijakan akan tidak tepat sasaran,” kata Yandri.
Melalui kolaborasi antara Kemensos dan Kemendes, pemerintah berharap data kesejahteraan masyarakat desa dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkala.
