JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengoreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN), memberikan instruksi kepada Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera memperbaiki dan mempercepat pembangunan. Sementara itu, di dunia politik-hukum lainnya, KPK mengungkap skandal korupsi pajak nikel yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Kedua isu besar ini menunjukkan bagaimana tata kelola yang buruk bisa berdampak luas dari proyek strategis nasional seperti IKN hingga ke sektor pajak yang menggerogoti perekonomian negara.
Perhatian terhadap IKN memang wajar, mengingat besarnya proyek tersebut sebagai simbol ambisi besar Indonesia dalam memindahkan ibu kota negara. Namun, koreksi yang diberikan oleh Presiden Prabowo mengindikasikan bahwa desain dan implementasi IKN masih jauh dari harapan. Ini menunjukkan bahwa meski banyak dana dan tenaga yang telah dialokasikan untuk proyek ini, masih ada ketidaksesuaian dalam perencanaan yang berisiko menghambat progres jangka panjang. Pada saat yang sama, sektor pemerintahan yang diharapkan dapat mengawal proyek besar ini justru disibukkan dengan masalah internal yang harus segera dibenahi.
Sementara itu, masalah besar lainnya, yaitu korupsi pajak pertambangan nikel yang dibongkar KPK, memperlihatkan betapa rapuhnya sistem perpajakan dan penegakan hukum kita. Korupsi yang melibatkan pejabat pajak ini mencoreng wajah pemerintah yang seharusnya menjadi contoh dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kasus ini mengingatkan kita bahwa meski negara telah berupaya mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri. Ini adalah pengingat pahit bahwa korupsi masih menjadi masalah besar yang harus ditanggulangi dengan lebih serius.
Disisi lain, program-program besar seperti IKN dan pengelolaan pajak seharusnya lebih dari sekedar langkah politik atau kebijakan administratif. Mereka merupakan indikator utama dari kualitas tata kelola pemerintahan. Ketidakberesan di satu sektor bisa berdampak pada sektor lainnya, yang pada akhirnya menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk itu, memperbaiki sistem internal di tingkat pemerintahan, mulai dari pengawasan yang lebih ketat di sektor perpajakan hingga tata kelola proyek nasional yang lebih transparan, harus menjadi prioritas utama.
Kesimpulannya, meskipun koreksi terhadap IKN dan penanganan kasus korupsi pajak nikel menunjukkan adanya respons terhadap masalah yang ada, ini hanya awal dari pekerjaan rumah yang lebih besar. Dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak sekadar kosmetik. Implementasi reformasi yang radikal dalam pengawasan, baik di sektor publik maupun sektor privat, harus menjadi langkah tegas selanjutnya agar kepercayaan publik tidak tergerus lebih jauh.
Dari kedua isu ini, baik IKN maupun korupsi pajak, harus mengarah pada tindakan konkret. Program-program besar ini harus berjalan dengan pengawasan ketat, pengelolaan yang transparan, dan akuntabilitas yang jelas. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya akan menjadi negara yang memajukan infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang solid terhadap pemerintahnya. Jika kedua hal ini bisa tercapai, maka tidak hanya proyek IKN, tetapi seluruh kebijakan negara akan mampu membawa perubahan positif yang nyata bagi rakyat.
