JAKARTA – Senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, melayangkan protes keras dalam Rapat Paripurna DPD RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (14/1/2026). Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit di tanah Papua.
Dalam interupsinya, Paul menegaskan bahwa masyarakat adat Papua secara konsisten menolak kehadiran industri sawit di wilayah mereka. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan keinginan warga lokal.
“Setop dengan barang itu (sawit) karena orang Papua tidak suka,” tegas Paul di hadapan pimpinan dan anggota DPD RI.
Selain menyoroti masalah lingkungan dan agraria, Paul juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan batalyon ketahanan pangan di Papua. Ia menilai kehadiran unit militer untuk mengurus sektor pertanian dan perkebunan bukanlah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua saat ini.
Ia menekankan bahwa di bawah kerangka Otonomi Khusus (Otsus), pemerintah seharusnya memprioritaskan pembangunan fasilitas publik yang menyentuh kebutuhan dasar manusia dibandingkan membangun infrastruktur militer.
“Itu didatangkan apa, batalion pertanian atau perkebunan? Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” lanjutnya.
Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan dukungannya untuk membawa aspirasi tersebut ke tingkat eksekutif. Sultan mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya mengatur pertemuan resmi dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” ujar Sultan saat memimpin rapat.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi DPD untuk menyampaikan keberatan para senator daerah terhadap program-program pemerintah pusat yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosiologis dan kebutuhan mendesak masyarakat di daerah, khususnya di Papua.
