SIDOARJO – Alfarisi bin Rikosen (21), seorang warga yang ditahan terkait gelombang aksi demonstrasi Agustus-September 2025, dilaporkan meninggal dunia saat menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, pada Selasa (30/12) pagi.
Kematian pemuda yang telah mendekam di sel tahanan selama kurang lebih empat bulan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya.
Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya, Fatkhul Khoir, mengungkapkan bahwa informasi mengenai wafatnya Alfarisi pertama kali diterima dari pihak keluarga korban pada pukul 08.30 WIB.
“Informasi mengenai kematian Alfarisi diterima KontraS Surabaya dari pihak keluarga pada pukul 08.30 WIB di hari yang sama,” ujar Fatkhul dalam keterangan persnya di Surabaya, Selasa (30/12).
Alfarisi merupakan bagian dari massa aksi yang ditangkap dalam serangkaian tindakan represif aparat selama demonstrasi besar pada periode Agustus hingga September 2025. Sejak penangkapan tersebut, ia ditempatkan di Rutan Medaeng untuk menjalani proses hukum lebih lanjut hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pagi ini.
Hingga saat ini, pihak otoritas Rutan Kelas I Surabaya maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur belum memberikan pernyataan resmi mengenai penyebab pasti kematian Alfarisi.
Absennya informasi kronologis dari pihak rutan memicu reaksi keras dari aktivis kemanusiaan. KontraS Surabaya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas negara terhadap keselamatan tahanan.
“Negara memiliki tanggung jawab penuh atas keselamatan setiap individu yang berada di bawah otoritasnya, termasuk di dalam rutan. Kami mendesak adanya investigasi independen untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam penanganan kesehatan almarhum selama di tahanan,” tambah Fatkhul.
Peristiwa ini kembali menyoroti isu krusial mengenai kondisi hunian penjara di Indonesia yang kerap mengalami overcrowding (kelebihan muatan) serta standar pelayanan kesehatan bagi tahanan politik dan demonstran.
Pihak keluarga bersama pendamping hukum dari koalisi masyarakat sipil saat ini tengah berupaya melakukan koordinasi untuk proses autopsi atau pemeriksaan medis luar guna memastikan penyebab kematian sebelum jenazah dikebumikan.
