MANOKWARI – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay secara tegas menyatakan penolakan terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan perluasan perkebunan kelapa sawit di tanah Papua. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran akan kerusakan ekologis jangka panjang dan hilangnya hak ulayat masyarakat asli Papua.
Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Zakarias Horota, dalam keterangannya menyampaikan bahwa masyarakat adat tidak ingin mengulangi kegagalan pengelolaan lingkungan yang terjadi di wilayah lain di Indonesia.
“Kami tidak mau mewarisi bencana alam bagi anak cucu kami. Berkaca pada bencana alam di Sumatera dan Aceh, pembukaan hutan skala besar untuk sawit telah terbukti membawa dampak buruk bagi lingkungan dan manusia,” tegas Zakarias saat ditemui di Manokwari, akhir Desember 2025.
Penolakan ini dipicu oleh kebijakan strategis Presiden Prabowo yang menargetkan Papua sebagai lumbung swasembada energi nasional melalui produksi biofuel. Pemerintah berencana membuka jutaan hektar lahan untuk komoditas sawit, tebu, dan singkong guna mengurangi ketergantungan pada impor energi.
Namun, masyarakat adat melihat kebijakan ini sebagai ancaman eksistensial. Berdasarkan data dari koalisi organisasi lingkungan, pembukaan hutan primer di Papua berisiko tinggi memicu:
- Gangguan Siklus Hidrologi: Hilangnya resapan air yang meningkatkan risiko banjir bandang di wilayah pesisir.
- Konflik Agraria: Pengalihan status tanah ulayat menjadi Hak Guna Usaha (HGU) yang sering kali meminggirkan penduduk lokal.
- Hilangnya Keanekaragaman Hayati: Papua merupakan benteng terakhir hutan tropis Indonesia dengan ribuan spesies endemik yang terancam punah akibat monokultur.
Zakarias Horota menekankan bahwa hutan bagi masyarakat Papua bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan “ibu” yang menyediakan kehidupan. Ia mengingatkan pemerintah untuk belajar dari sejarah masa lalu di Manokwari, di mana kehadiran perusahaan sawit skala besar di masa lalu belum memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan, namun justru meninggalkan sengketa lahan yang berkepanjangan.
“Pemerintah bicara tentang swasembada energi, tapi bagi kami, energi sejati adalah hutan yang lestari untuk masa depan anak cucu. Jangan sampai ambisi mengejar ekonomi sesaat justru menciptakan kemiskinan ekologis bagi generasi mendatang,” tambahnya.
Senada dengan dewan adat, Direktur Eksekutif WALHI Papua menyatakan bahwa pemerintah seharusnya beralih ke pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal seperti sagu, kopi, dan kakao yang lebih ramah lingkungan daripada memaksakan industri monokultur sawit.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana melalui Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan tetap akan melanjutkan program strategis nasional tersebut dengan klaim akan menerapkan skema “sawit berkelanjutan” dan pelibatan masyarakat melalui skema kemitraan plasma. Namun, bagi Dewan Adat Papua, janji tersebut dinilai belum cukup menjamin kedaulatan tanah ulayat mereka.
